Pengaruh Dalam Kekuasaan Politik

Pengaruh dalam kekuasaan politik merupakan aspek penting, karena memiliki kekuataan untuk mengendalian. Yang melakukan control atau pengaruh adalah actor-aktor politik. Oleh karena itu untuk dapat memahami keterkaitan antara keduanya dapat diahukan pertanyaan: Mengapa seorang actor politik memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada yang lain? Pengaruh seperti apa yang menjadikan seorang actor politik mengambil keputusan politik tertentu, bukan yang lain?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut Robert Dahl (1994: 46-48)  dalam bukunya Analisis Politik Modern, mengemukakan sebagai berikut. Terhadap pertanyaan pertama Dahl, menyatakan bahwa pada umumnya perbedaan jumlah pengaruh yang diterapkan seseorang dapat dirujukkan kepada tiga penjelasan, yaitu:

  1. Perbedaan-perbedaan dalam pembagian-pembagian sumber daya politik. Sumber daya politik mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber daya politik mencakup uang, keterangan, makanan, ancaman kekerasan, pekerjaan, persahabatan, kedudukan social, hak untuk mebuat undang-undang, hak suara, dan bermacam-macam hal lain.
  2. Keanekaragaman dalam keterampilan yang menjadi sarana untuk menggunakan sumber daya politik. Perbedaan keterampilan politik berpangkal dari perbedaan anugerah, kesempatan dan belajar mempraktekan keterampilan politik.
  3. Keanekaragaman dalam menggunakan sumber daya politik untuk tujuan politik. Misalnya, sumber daya kekayaan dapat saja digunakan untuk memperkayadalam berbisnis atau untuk mendapat pengaruh. Ini menunjukan adanya variasi motivasi dalam penggunaan sumber daya.

Untuk pertanyaan yang kedua Dahl, mengajukan hal-hal yang perlu dikaji yang mempengaruhi actor politik termasuk Presiden, mengambil suatu keputusan tertentu tetapi bukan keputusan yang lain. Hal-hal yang perlu dikaji diantara factor-faktor berikut ini yang mana sesungguhnya yang mempengaruhi.

  1. Nilai, sikap, harapan, informasi yang dimiliki.
  2. Sikap-sikap, nilai-nilai keyakinan, ideology, struktur, kepribadian orang lain yang dalam beberapa haltindakannya relevan dengan keputusan tersebut.
  3. Proses pemilihan, rekrutmen para pengambil keputusan strukrtur politik dan system konstitusi
  4. Lembaga-lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan seperti: stuktur-stuktur social, dan pendidikan.
  5. Kebudayaan politik
  6. Peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi kebudayaan dan lembaga.

Dapat saja actor politik dalam mengambil keputusan politik tertentu dengan mempertimbangkan tidak hanya satu factor, tetapi kombinasi dari berbagai factor diatas.

Pendayagunaan Kekuasaan Politik

keterampilan menggunakan sumber daya secara efektif, cakupan kekuasaan dalam arti kegiatan kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, dan besarnya kekuasaan. Dalam kaitannya ini Ramlan Surbakti (1992:64-74) mengajukan bahwa terdapat empat factor yang perlu diperhatkan dalam pelaksanaan kekuasaan politik yaitu bentuk dan jumlah sumber, distribusi sumber, kapan seseorang atau sekelompok menggunakan sumber-sumber, dan hasil penggunaan sumber-sumber kekusaan.

Uraian masing-masing factor sebagai berikut:

  1. Jumlah dan Distribusi Sumber Daya

Untuk menentukan besarnya kekuasaan potensial perju menjumlah sumber daya yang dimiliki yaitu fisik (missal: senjata, enjara, kerja paksa, aparat yang menggunakan senjata dan teknologi control politik), ekonomi, normative (misalnya: adama, adat dan norma hukum) personal dan keahlian. Distribusi sumber daya kekuasaan yang lebih besar pada pemengan kekuasaan daripada sasaran kekuasaan, makin besar untuk memperoleh kepatuhan. Mengenai sumber daya kekuasaan mana yang efektif, hal ini sangat tergantungpada kondisi sasaran kekuasaan.

Misalnya, dalam masyarakat teokrasi, golongan kaya memiliki kekuasaan yang kurang efektif disbanding dengan masyarakat yang lebih terindustrialisasi. Contoh lain, ketika Mao Ze Dong berjuang untuk menyingkirkan rezim dictator Chiang Kai Sek, sumber daya yang bersifat fisik lebih berharga disbanding keahlian teknis. Belakangan, setelah Mao berhasil menguasai pemerintahan dan mulai menciptakan perekonomian industrial, kekuatan ahli menjadi lebih relevan darpada selama perang saudara.

Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau system politik. Dalam Negara-negara berkembang distribusi sumber kekuasaan cenderung tidak merata, hal ini disebabkan hubungan sesame lebuh ditentukan factor kekeluargaan, egoism dan hierarki.

Sedangkan di Negara-negara yang sudah maju, distribusi kekuasaan cenderung lebih merata. Karena banyak warga Negara yang telah mencapai pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, distribusikan kekuasaan anatara lain ditentukan oleh struktur masyarakat, tingkat perkembangan oendidikan dan teknologi, tipe birokrasi dan tingkat, jenis dan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Kecenderungan lain bahwa kekuasaan cenderung berkembang biak. Artinya seseorang yang tadinya hanya memiliki suatu sumber kekuasaan dimungkinkan akan memiliki sumber yang lain.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah presepsi dan penilaian masyarakat tentang sumber kekkuasaan. Maksudnya, setiap masyarakat memiliki presepsi yang berbeda tentang pentingnya sumber kekuasaan. Begitu pula tentang bobot (daya pengaruh) sumber kekuasaan juga cenderung berbeda.

  1. Motivasi untuk Penggunaan Sumber Daya

Motivasi sumber daya menjadi penting, karena mereka yang meiliki akses terhadap sumber daya tidak dengan sendirinya akan menggunakannya untuk kekuasaan politik. Mereka dapat saja menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan non-politik, seperti untuk meraih kekayaan yang lebih besar dan popularitas.

Disinilah letak pentingnya factor motivasi untuk mendorong sumber daya untuk kekuatan politik. Ada kecenderungan mereka yang termotivasi untuk menggunakan sumber daya untuk kepentingan kekuasaan politik adala orang yang:

  1. Percaya benar bahwa tujuan itu sangat penting bagi mereka.
  2. Tahu metode yang cocok untuk mencapai tujuan terutama untuk memecahkan masalah-masalah politik.
  3. Menunjukan harapan yang tinggi akan keberhasilan
  4. Merasa bahwa proses pencapaian tujuan berbiaya rendah dan mendapat keuntungan yang tinggi (Andrain, 1992: 147).

Pentingnya factor motivasi untuk keberhasilan tujuan-tujuan-tujuan politik, dapat digambarkan bahwa sering terjadi sebuah kelompok ideologis yang berdedikasikan memiliki sumber daya sedikit lebih berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka disbanding kelompok apatis yang memiliki nkekuatan potensial lebih besar.

  1. Besarnya Kekuasaan sebagai Hasil Penggunaan Sumber Daya

Besarnya kekuasaan yang dimaksud adalah besarnya perilaku yang dimodivikasi atau dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Dengan kata lain jumlah individu yang dapat di kendalikan oleh pemagang kekuasaan dan kedalam pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat.

Pertama, jumlah individu yang di kendalikan, ditentukan oleh system politik yang dikembangkan. Dalam system politik otokrasi tradisional, pemegang kekuasaan hanya dapat mengendalikan sekelompok kecil orang saja, yakni terbatas disekitas istina dan ibu kota kerajaan. Karena sitem politik ini cenderung mempunyai lingkup kegiatan yang terbatas. Sebaliknya pada system totaliter komunis maupun fasis dapat mempengaruhi banyak warga masyarakat. Hal ini terutama disebabkan system politik ini menghendaki masyarakat baru yang seragam. Sedangkan dal system politik demokrasi pemegang kekuasaan (pemerintah pusat) mengendalikan lebih sedikit orang, karena sumber-sumber kekuasaan terdistribusikan secara mereta.

Kedua, bidang-bidang kehidupan yang dikendalikan. Sector-sektor kehidupan yang dikendalikan sangat ditentukan oleh factor sumber dan system politik yang dikembangkan serta tuntutan masyarakat. Pemerintah yang memiliki sumber terbatas, cenderung hanya menangani masalah pertahanan dan keamanan dan keuangan. Sedangkan masalah kesejahteraaan belum ditangani. Sebaliknya, pemerintah yang memiliki sumber yang memadai, maka urusan yang ditangani juga mencakup kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam system politik otokrasi tradisional, biasanya hanya menangani urusan pertahanan dan keamanan dan perpajakan. Sedangkan kesejahteraan menjadi urusan individu dan kelompok. Dalam system politik otoriter seluruh sector kehidupan (total) ditangani oleh pemerintah. Sedangkan dalam system politik demokrasi, biasanya ada pembagian tugas antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan local, antera pemerintahan social-politik (urusan public dan urusan swasta).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan social yang lebi luas. Biasanya hal ini terjasi pada Negara  berkembang, akibatnya hamper semua sector kehidupan ditangani pemerintah, sehingga sering dikenal sebagai Negara pejabat.

Ketiga, kedalam pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku luar dan perilaku dalam. Perilaku luar indikasinya: tidak berprilaku yang dapat menimmbulkan gejolak yang mengganggu keselarasan, keharmonisan, dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam seperti presepsi, orientasi, sikap dan cara berpikir.

Dalam system politik otokrasi tradisional, menekan pada perilaku luar. Hal ini karena ada keyakinan bahwaperlaku luar juga mencerminkan perilaku dalam. Sedangkan dalam system politik otoriter, pengaruh dikembangkan mencakup perilaku luar dan perilaku dalam. Akibatnya muncul gejolak massa karena etnis, agama, maupun golongan pekerja dan intelektual.

Dalam system politik demokrasi (liberal) pemegang kekuasaan tidak sampai mengubah perilaku luar dan dalam. Namun pemegang kekuasaan dalam system ini menciptakan suasana yang memungkinkan individu untuk berprilaku luar dan dalam yang demokratis. Anggota-anggota masyarakat diasosialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, media massa untuk berpresepsi, berorientasi, bersikap dan berprilaku demokratis.

Kekuasaan politik

Cara penafsiran ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan adalah cara yang relative baru daripada kedua cara pendefinisian lainnya (secar institutional dan fungsional). Penyelidikan peranan “konsep kekuasaan” dalam ilmu politik dimula kira-kira antara 1925-1950, ketika beberapa sarjana ilmu politik menyadari peranana yang dimainkan oleh factor kekuasaan (force) dalam kehidupan social manusia (Isjwara, 1980:45)

Penafsiran ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, paling banyak dianut para sarjana ilmu politik Negara-negara Anglo-Amerika. Di Amerika penafsiran tersebut dikenal dengan “Aliran Chicago”. Termasuk para sarjana penganut aliran ini antara lain: Charless Merriam, F.Schuman, Harold D.Lasweel, dan Gourge Catlin.

Kekuasaan dalam Arti Umum

Menurut C.Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemampuan walaupun orang lain menentangnya (The Liang Gie, 1986: 20). Sedangkan menurut  Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungansosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini (Budiarjo, [ed.], 1983, 16). Van Doorn, yang tampak melihat antara kekuasaan dengan tindakan manusia, menyatakan: Kekuasaan sebagai kemungkinan untuk membatasi alternative-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan pihak pertama (Budiarjo, [ed]. 1983, 17). RK.Mokken, memperluas pendapat Van Doorn, bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi tetapi memperluas alternative-alternatif bertindak.

Dengan demikian unsur-unsur kekuasaan, meliputi:

  • Kemampuan/kekuatan/kepemimpinan
  • Kamauan/keinginan dari seseorang/kelompok/lembaga
  • Dalam situasi hubungan social
  • Wujudnya berbentuk keputusan yang membatasi dan atau memperluas alternative-alternatif bertindak.

Definisi diatas, mencerminkan bahwa kekuasaan dapat diartikan dalam arti dominan, relationship dan kapasitas, dan sering dikenal dalam arti umum (genus) atau kekuasaan social.

Mac Iver (1985:93) , mengartikan kekuasaan social sebagai kapasitas dalam hubungan maupun untuk meminta pelayanan atau kerelaan orang lain. Kekuasaan dala arti genus, memiliki ciri:

  • Bersifat multiform
  • Merupakan masalah social
  • Merupakan masalah psikologis
  • Merupakan masalah keamanan.

Kekuasaan social dinyatakan bersifat multiform, karena memiliki banyak bentuk. Misalnya dalam bentuk: kekuasaan spirit dari kaum agama, kekuasaan kelurga yaitu kekuasaan orang tua terhadap keluarganya, keuasaan ekonomi dari orang kaya, kekuasaan Negara (politik), dan lain-lain. Dengan demikian, kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan social (genus), dan dikenal sebagai kekuasaan dala arti “species”.

Sebagai masalah social, karena kekuasaan social merupakan kekuasaan atas manusia, dan merupakan gejala social, dalam interaksi social itulah maka kekuasaan social itu berkembang, sehingga pemahaman tentang konteks menjadi sangat penting dalam memahami kekuasaan social.

Kekuasaan social sebagai maslah psikologis, dikemukakan oleh Betrand Rusell. Ia menyatakan bahwa di antara sekian banyak hasrat manusia, maka hasrat akan kekuasaan dan kemegahan merupakan hasrat-hasrat yang paling utama (Isjwara, 1980: 54) sedangkan kekuasaan sebagai masalah keamanan oleh Herz dinyatakan sebagai “dilemma kekuasaan dan keamanan” (power and security dilemma) (Isjwara, 1980:54). Hal ini tampak, jika manusia mengutamakan keamanan dari pada kekacauan dan anarki, maka manusia harus menerima kekuasaan sebgai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dan karena hidup bersama pada umumnya di dasarkan atas perdamaian dan keamanan, maka sebgai konsekuensinya manusia harus menerima dilemma itu.

Di samping kekuasaan social, yaitu kekuasaan atas manusia. Karl Deutch membedakan dengan kekuasaan atas alam. Namun kedua kekuasaan ini, sering kali berinteraksi satu sama lain. Apabila manusia makin bertambah besar kekuasaannya atas alam, ia dapat menggunakan kekuasaannya ini sebagai suau sarana untuk meningkatkan kekuasaannya atas manusia (Bayo Ala, 1958:34).

Apa Bentuk Negara

Bentuk Negara berbeda dengan bentuk pemerintahan, karena bentuk pemerintahan berupa parlementer, presedensial, campuran dan komunis, sedangkan bentuk Negara ada yang monarki atau kerajaan dan republic. Bentuk Negara kerajaan dipimpin oleh seorang raja (kaisar) atau ratu (maharani) yang diwariskan secara turun menurun, jadi apabila seorang calon tidak terlalu mengenal pengaturan politik pemerintahan Negara, maka jalannya roda pemerintahan diserahkan kepada menteri yang mengepalai cabinet.

Dengan demikian antara kepala Negara yang dipimpin oleh raja, berbeda dengan kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Tetapi tidak menutupi kemungkinan kepala Negara dan kepala pemerintahan yang dipegang langsung oleh satu orang bila mampu. Untuk tidak hilangnyakewibaan ratu atau raja maka pelantikan kepala pemerintahan sudah barang tentu dengan restu raja.

Bentuk Negara republic dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh badan tertentu (konstitutif dan legislative) atau dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, apabila Negara yang sering berperang maka rakyat begitu saja membiarkan presidennya tanpa berganti, tetapi dalam keadaan damai dan demokrasi presiden dapat dijatuhkan oleh parlemen, tergantung keberadaan konstitusi yang mengaturnya.