Sebutkan 3 Sifat-sifat Negara

1. Sifat Memaksa

Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik

2. Sifat Monopoli

Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumberdaya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok.

3. Sifat totalitas Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara.

Tujuan Negara Miriam Budiharjo(2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptaka kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan kenyataan, negara terjadi karena sebab-sebab :

  • Ocupatie

Pendudukan yaitu suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia

  • Separatie

Pelepasan, yaitu suatu daerah yang semual menjadi wilayah daerah tertentu kemudaia melepaskan diri Peleburan, yaitu bebrapa negara meleburkan diri menjadi satu Pemecahan, yaitu lenyapnya suatu negara dan munculnya negara baru.

7 Sumber Kekuasaan

Ada pula yang mengatakan bahwa sesungguhnya, pangkat, kedudukan, jabatan, dan kekayaan yang merupakan sumber kekuasaan yang sejati. Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi yang maha mulia yang pantas mendudukkan seseorang di atas takhta pemerintahan negara ideal. Hanya pengetahuanlah yang benar-benar sanggup membimbing dan menuntun manusia menuju ke pengenalan yang benar akan seluruh eksistensi di dunia ide.

Oleh sebab itu hanya pengetahuan pulalah yang layak menjadi sumber kekuasaan. Aristoteles berpendapat bahwa hanya hukum yang pantas menjadi sumber kekuasaan, karena hanya hukumlah yang sanggup menuntun pemerintah dan yang diperintah untuk memperhatikan dan memperdulikan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, hukum sebagai sumber kekuasaan haruslah memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi, tetapi sekaligus juga menjadi dasar bagi kehidupan negara.

Berbeda dengan Machiavelli, ia berpendapat bahwa satu-satunya yang paling pantas menjadi sumber kekuasaan ialah negara. Negaralah sumber kekuasaan politik yang sesungguhnya. Menurut JRP French dan Beatram Raven kekuasaaan dapat muncul bersumber dari coersive power, legitimate power, expert power. Reward power dan revenrent power. Tetapi berbagai pengarang lainnya menambahkannya dengan connection power dan information power. Berbagai sebab sumber kekuasaan tersebut diuraikan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Coercive Power

Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang atau sekelompok orang sering menunjukan atau mempergunakan kekerasan baik dalam kepemimpinannya maupun dalam berbagai kepengurusan, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sering membentak, menggunakan senjata sering marah. Oleh karena itu diperlukan suara yang keras, badan yang tegap dan besar, tetapi beresiko ketika seseorang yang sedang berkuasa itu suatu saat sakit dan melemah kekuatannya.

2. Legitimates Power

Kekuasaan yang diperoleh karena surat keputusan atasan atau mendapat ijazah,  pengangkatan masyarakat banyak, yang selanjutnya diterima sebagai pemimpin untuk berkuasa di daerah atau wilayah, dan abash untuk memerintah dan menundukkan orang lain. Resikonya adalah tidak menutup kemungkinan setelah memegang surat keputusan ijazah dan pengangkatan malahan tidak mampu untuk memanfaatkan kekuasaan itu.

3. Expert Power

Kekuasaan yang diperoleh dari seseorang karena keahliannya berdasarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya, seni mempengaruhi yang dipunyainya serta budi luhurnya sehingga orang lain membutuhkannya.

4. Reward Power

Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang terlalu banyak memberi barang dan uang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut merasa berhutang budi atau suatu ketika membutuhkan kembali pemberian yang serupa. Jadi bukan berarti kekuasaan yang diberikan dari seseorang kepada seseorang tetapi kekuasaan yang diperoleh dengan sendirinya karena banyaknya pemberian dari sang penguasa.

5. Reverent Power

Kekuasaan yang diperoleh karena daya tarik atau  penampilan seseorang, misalnya wajah yang rupawan dan wanita cantik dapat menguasai beberapa pria, ataupun penampilan pangkat dan tanda jabatan seorang pejabat akan menimbulkan kekaguman. Oleh karena tidak sedikit seorang pemimpin agar berkuasa lalu memakai pangkat, pakaian dinas, bintang kehormatan agar terlihat gagah dan menarik, bahkan pemerintah terkadang memakai bintang film dalam menambah daya tarik kampanyenya.

6. Information Power

Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang yang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan. Itulah sebabnya wartawan baik dari media elektronik maupun media cetak apalagi internet sangat memiliki kekuasaan saat ini karena menghimpun data dengan sangat sempurna.

7. Connection Power

Kekuasaan karena seseorang memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedang berkuasa, hal ini biasanya disebut dengan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan (nepotisme).

macam macam pembagian kekuasaan di indonesia

Voz populey vox dey artinya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dengan demikian demokrasi akan dapat terwujud karena segala sesuatu dari rakyat untuk rakyat, tetapi kenyataan rakyat itu selalu terinjak walaupun merela berjumlah banyak hanya diam (silent mayority) ketika di dzalimi padahal pemerintah yang berdalih bahwa kekuasaan pemerintah ditujukan untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu kekuasaan menjadi cikal bakal tertindasnya rakyat harus dibagi-bagi.

Untuk melihat apakah kekuasaan menumpuk pada satu tangan (satu orang atau sekelompok orang) atau terbagi dalam beberapa kelompok maka dibuatlah beberapa lembaga tinggi negara, yang berikut ini akan diuraikan dengan istilah tersendiri yaitu sebagai berikut.

a. Eka Praja

Eka Praja adalah kekuasaan pada tangan satu orang atau sekelompok orang yang mengepalai secara tirani (L’etat c’est moi) karena tidak ada lembaga khusus yang dipilih dari wakil rakyat untuk membuatnya. Jadi pemegang jalannya pemerintahan hanya pihak eksekutif sendiri, contohnya pemerintahan Firaun, Facisme, Absolutisme (Ramses II dan Louis XIII), dan Hitler.

b. Dwi Praja

Dwi Praja adalah kekuasaan di tangan dua kelompok yang saling mengawasi yaitu Eksekutif dan Legislatif, hal ini dikemukakan oleh Frank J. Goodnow dan Woodrow Wilson.

c. Tri Praja

Tri Praja adalah kekuasaan di tangan tiga kelompok lembaga tinggi negara yang dikemukakan oleh beberapa pakar dalam bentuk yang berbeda-beda yaitu antara lain:

  1. Montesquieu = eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  2. John Locke = eksekutif, legislatif dan federatif.
  3. Gabriel Almond = rule making function, rule application function, dan rule adjuctication function.
  4. Catur Praja

Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan lembaga tinggi negara yang dikemukakan antara lain Van Vollen Hoven (regelling, bestuur , politie , dan rechtsspraak ) munculnya kekuasaan kepolisian oleh pakar ini adalah karena menjaga kemungkinan pihak ini berada di bawah kekuasaan eksekutif yang mengakibatkan pemerintah main tangkap rakyatnya.

d. Panca Praja

Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima lembaga tinggi negara yaitu dikemukakan oleh Lemaire (wetgeving, bestuur , politie, rechtsspraak , dan bestuur zorg) munculnya dan lembaga pemerintahan eksekutif dalam arti sempit pada pendapat ini adalah agar menyeimbangkan (evenwichtigheid ) antara pemerintah yang menegakkan kekuasaan dengan pemerintah yang melayani masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud kesejahteraan masyarakat.

Konsep Kekuasaan Politik

Sebagai bagian kekuasaan social maka kekuasaan politik memang berkaitan dengan kehidupan manusia/ masyarakat, tetapi fokusnya ditujukan kepada Negara sebagai satu-satuya pihak yang berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku social dengan paksaan (Budiarjo, 1977:37). Seolaiman Soemadi  (Budiarjo, [ed.], 1984: 35) menyatakan bahwa kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya formal adalah paling otoratif diantara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Disamping itu kekuasaan (politik) sebagai nilai yang mempunyai daua “perekat” (agglutinating effect) yang mengakibatkatkan nilai-nilai lain “mengikutinya.”

         Dengan demikian, kekuasaan politik memiliki ciri khas:

  1. Fokusnya pada negara
  2. Paling otoratif
  3. Memiliki daya perekat yang paling luas karena nilai yang lain harus mengikutinya.

Kekuasaan politilk fokusnya pada Negara, ini berarti bisa berasal dari Negara itu sendiri dan juga berasal dari perorangan, kelompok/masyarakat yang ditujukan kepada Negara.

Keuasaan politik dinyatakan sebagai otoratif, karena kewenanganyang dimilikinya sudah didirikan ketertiban social untuk menetapkan kebijaksanaan (Iver, 1985: 95). Robet Bierstadt dalam karangannya An Analysis of Social Power menyatakan bahwa wewnang adalah “Kekuasaan yang dilembagakan”. Sedangkan Lawell dan Kaplan dalam bukunya “Power and Society” menyatakan: wewenang adalah “kekuasaan formal”.

Untuk itu, yang mempunyai wewnang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

         Menurut Max Weber (1984-1922) menyatakan ada tiga macam wewenang, yaitu:

  1. Wewenang tradisional

Yaitu kekuasaan yang dilansi oleh tradisi Wajar dan patut dihormati

  1. Wewenang kharismatik

Yaitu, berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin.

  1. Wewenang rasional-legal

Yaitu, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin. Dalam hal ini ditekankan bukan pada orangnya akan tetapi pada aturan-aturannya yang mendasari tingkah laku pemimpin. Dalam system politik modern, maka otoritas kekuasaan politik masuk dalam kategori wewenang rasional legal.

Dengan demikian dalam kekuasaan politik tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan pribadi, tetapi atas kemauan masyrakat. Kewenangan (otoritas) ini merupakan factor legitimasi kekuasaan.

Legitimasi (keabsahan)merupakan keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihirmati (Budiarjo, [ed.], 1983: 15).

Kewajaran ini berdasarkan presepsi bahwa pelaksaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.

Oleh karena itu, lehgitimasi pada dasarnya menyangkut legitimasi prosedur (cara memperoleh kekuasaan), legitimasi perwakilan (keputusan dibuat oleh wakil rakyat), maupun legitimasi hasil (misalnya keadilan).

Kekuasaan politik dinyatakan memiliki daya perekat yang nilai lain harus menurutinya, karena kekuasaan politik memiliki sanksi yang dapat diberlakukan secara paksa (koersif). Dan hal ini dilakukan karena kekuasaan politik memiliki kewenangan yang paling kuat.

Kemudian Ossip K. Flectheim (Budiarjo, 1977:38) membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu:

  1. Bagian dari kekuasaan social yang (khususnya) yang terwujudnya dalam Negara (kekuasaan Negara atau state power), seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, Presiden, dan sebagainya.
  2. Bagian dari kekuasaan social yang ditujukan kepada Negara.

Yang dimaksudkan ialah aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi baik yang terang bersifat politik (seperti partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak, terutama menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, organisasi minoritas dan sebagainya.

Sebutkan 5 Unsur-unsur Negara

1. Penduduk
Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu.
2. Wilayah
Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut*.

3. Pemerintah
Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan.
4. Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Disamping ketiga unsur pokok (konstitutif) tersebut masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain.

Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara Fungsi Negara Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara wajib melindungi unsur negara(rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh: TNI menjaga perbatasan negara Fungsi Keadilan Negara wajib berlaku adil dimuka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh: Setiap orang yang melakukan tinfakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan.

5. Fungsi Pengaturan dan Keadilan Negara membuat peraturan- perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan juga bernegara.

Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.