Hakikat Hak Asasi Manusia

Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi, hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya. Bagaimana kita melaksanakan hak asasi tersebut?

Untuk itu, kita perlu mengerti dan memahami pengertian, makna, dan sejarah hak asasi.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tidak akan diakui dan dijunjung tinggi oleh manusia tanpa adanya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Perjuangan hak asasi manusia dilakukan dalam Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asas manusia bersifat universal dan abadi. Menurut John Locke (A. Ubaedillah : 2008), hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjujung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Pendekatan struktural (melihat akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan) dalam hak asasi manusia seharusnya merupakan generasi IV dari konsep HAM. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada hak asasi manusia.

Misalnya: berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas dan memelaratkan mereka yang di bawah, suatu pola hubungan yang menekan (repressive). Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Sehingga perjuangan hak asasi manusia akan berhenti sebagai pelampiasan emosi (emotional outlet).

Badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga memperkenalkan pengertian hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Dalam UDHR, pengertian HAM itu dapat ditemukan dalam Mukadimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang utuh dalam diri setiap orang. HAM menyangkut hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia, ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut.

HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

Konstitusi sebagai rumusan dari suatu cita-cita politik tertinggi, sekaligus merupakan fundamen bagi penyelenggaraan negara dan salah satu materi muatannya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-17 sampai abad ke-19 dipengaruhi oleh gagasan hukum kodrat dari John Locke dan J.J. Rousseau disatu pihak dan dilain pihak sebagai resultan dari reaksi sistem pemerintahan yang absolut. Setelah revolusi Inggris, Amerika dan Perancis, HAM menjadi penting, hal ini diikuti dengan lahirnya Universal Declaration of Human Right 1948.

Dengan lahirnya Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948, yang merupakan puncak pengakuan HAM secara Internasional dan mempengaruhi konstitusi negara-negara yang lahir setelah itu, seperti dimuatnya HAM dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 dan UUDS 1950. Piagam UDHR memuat berbagai hak dasar yang melekat pada manusia, antara lain: Orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Pasal 1 UDHR), hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan atas keselamatan pribadi (Pasal 3 UDHR), hak-hak ekonomi sosial dan budaya (Pasal 22 – 27 UDHR).

Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Bangsa Indonesia memberi pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam beberapa dokumen atau instrumen hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut.

1) Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara memuat hak asasi manusia dalam sila-silanya.
a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama ini mengandung pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian ini dapat dilaksanakanjika ada penghormatan dan jaminan hak asasi manusia untuk beragama dan beribadah.
b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua ini mengandung makna adanya sikap yang menghendaki terlaksananya nilai kemanusiaan dalam arti pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, dan kemerdekaan manusia.

c) Sila Persatuan Indonesia
Sila ketiga ini mengandung makna adanya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan
pribadi, suku, golongan atau partai.
d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila keempat ini mengandung makna yang berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hal itu berarti menghormati serta menjunjung tinggi segala hak manusia dan hak asasi yang melekat padanya.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima memberikan jaminan hak hidup layak, hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem penggajian.

2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Jaminan hak asasi manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat dalam:
a) Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alenia 1 mengandung hak kemerdekaan dan kebebasan.
b) Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 27-34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
c) Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28 A sampai I telah terjabarkan beberapa rumusan hak asasi manusia sebagai berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Di samping HAM, ada kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka kemungkinan hak asasi manusia tidak terlaksana.

Di dalam Pasal 28 J UUD Negara RI Tahun 1945 Ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut.

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
4) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999- 2004, Bab III Visi dan Misi.
5) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam; Tidak Manusiawi; atau Merendahkan Martabat Manusia.
7) Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8) Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
9) Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
10) Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang secara tersirat juga memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1) Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Undang-undang No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti Penyiksaan, Perlakuan dan Pembunuhan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat.
3) Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4) Undang-undang No 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5) Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.
6) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
7) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terjadi karena makin meningkatnya gejala individualistik, materialistik, dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dikurangi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia pun telah berusaha melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, namun banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia itu.

1. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis.

a. Secara Ideologis
Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.
b. Secara Ekonomis
Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya penegakan hak asasi manusia.

c. Secara Teknis
Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.

2. Partisipasi Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturanperaturan, jika tidak ada partisipasi, maka penegakan HAM tidak akan terwujud. Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang.

Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM, maka negara akan kehilangan kekuasaannya dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Begitu beratnya penegakan HAM maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM.

Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
Contohnya: hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi.
b. Hak Asasi Ekonomi (Properti Rights)
Contohnya: hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, dan hak mengadakan perjanjian/kontrak.

c. Hak Persamaan Hukum (Rights of Legal Equality)
Contohnya: hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan.
d. Hak Asasi Politik (Political Rights)
Contohnya: hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai, dan hak mengajukan petisi atau kritik.

e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Social and Cultural Rights)
Contohnya: hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pendidikan, dan hak mengembangkan kebudayaan.
f. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum (Procedural Rights)
Contohnya: hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.

Lembaga Penegakan HAM Nasional

Penegakan HAM ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1) Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM)
Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam berbagai bidang.

2) Komisi Nasional HAM
Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tujuan Komnas HAM adalah

a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila,
UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia
Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

3) Lembaga Peradilan
Proses penegakan HAM juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM. Pengadilan Ad Hoc HAM adalah pengadilan khusus untuk kasus HAM yang terjadi sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM dibentuk atas dasar UU No. 26 Tahun 2000.

4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus HAM di luar pengadilan HAM. Selain dibentuk
beberapa lembaga untuk penegakan HAM, bangsa Indonesia juga menentukan beberapa langkah atau upaya penegakan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Langkah atau upaya penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Sosialisasi HAM kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
b) Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat, misalnya memasukkan pendidikan HAM dalam materi pembelajaran di sekolah.
c) Advokasi HAM, yaitu dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan hukum dan HAM.

d) Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM.
e) Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hokum yang ada.
5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab Negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini

adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut.

a) menjadi resource center tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
b) menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
c) menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan;
d) menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Ham berbasis jender dan pemenuhan hak korban;
e) menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM.

Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

Beberapa jenis pelanggaran HAM yang dikategorikan kejahatan berskala internasional adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan Genocide
Kejahatan genocide adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa/ras, misalnya zaman Hitler memusnahkan bangsa Yahudi.

2. Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

3. Pembajakan dan Perampokan
Pembajakan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan di pesawat udara, sedangkan perampokan adalah kejahatan yang dilakukan di laut.

4. Kejahatan Perang
Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pribadi pada saat perang dan berakibat banyak korban yang terlibat dalam peperangan itu, misalnya kejahatan Perang Dunia II.