Sebutkan 6 Fungsi dari APBN

Berikut fungsi APBN.

a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, negara dapat membuat rencanarencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.Sebagaicontoh, telahdirencanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

c. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

d. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sebutkan 3 Alasan Orang Senang Memegang Uang Secara Tunai

Menurut J.M. Keynes, orang senang memegang uang secara tunai karena tiga alasan, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.

a. Motif Transaksi (Transactional Motive)

Orang memegang uang untuk memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan orang lain. Permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat bunga. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar pula transaksi yang dilakukan masyarakat dan semakin besar pula kebutuhan akan uang untuk memenuhi tujuan transaksi tersebut.

b. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive)

Orang biasanya berjaga-jaga karena tidak tahu pasti peristiwa apa yang akan menimpanya di masa depan. Orang akan lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bila mempunyai uang, misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan lain-lain. Untuk membiayai peristiwa yang tidak terduga tersebut, diperlukan tabungan. Selain itu, orang juga berpikir akan mendapatkan banyak keuntungan dari menyimpan uang atau tabungan, karena sifat uang itu likuid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang-barang lain dan dapat dipergunakan setiap saat.

c. Motif Spekulasi (Speculative Motive)

Motif spekulasi bertujuan memperoleh keuntungan dengan mengetahui secara baik situasi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keuntungan itu akan diperoleh, jika yang diramalkan itu benar-benar terjadi.
Banyaknya uang yang ditahan atau disimpan bergantung sekali pada tingkat bunga yang berlaku.

inilah Tugas lain Bank Indonesia

Tugas lain Bank Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring antarbank.

Mengatur dan melaksanakan system pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antarpihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrument pembayaran yang sah.

Sistem pembayaran berlangsung baik secara tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran tunai menyangkut pencetakan dan peredaran uang agar jumlah denominasi, kelayakan, maupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi.

Sementara itu, sistem pembayaran nontunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antarbank maupun memakai kartu kredit.

Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain. Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Penetapan Jadwal Kliring T + O, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antarbank secara Elektronis (BI-LINE), Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dolar.

Pengertian Kliring dan Konsep Kliring

Kliring merupakan cara penyelesaian hutang-piutang antarbank peserta kliring dalam bentuk surat berharga pada suatu tempat dan waktu tertentu. Melalui fasilitas kliring akan memudahkan bank dalam menyelesaikan hutang-piutang antar bank.

Dalam proses kliring Bank Indonesia bertindak sebagai bank penyelenggara kliring atau sebagai tempat pertemuan peserta kliring. Adapun surat berharga atau warkat dalam proses kliring antara lain: cek, bilyet, giro, nota debet, nota kredit.

Keterangan:

(1) Dalam suatu transaksi, nasabah Bank A menerima warkat kliring dari nasabah Bank B.
(2) Nasabah Bank A menyerahkan warkat kliring tersebut kepada Bank A untuk dikliringkan.
(3) Setiap hari kerja pada jam dan tempat tertentu. Bank A menyerahkan warkat tersebut kepada Bank B. Penyerahan ini dilakukan oleh petugas bank tersebut dalam lembaga kliring yaitu personil bank yang khusus ditunjuk untuk itu dan kepadanya akan diberikan tanda pengenal khusus.

(4) Bank B (melalui kliring man-nya) membawa pulang warkat tersebut dan memeriksa kebenaran warkat serta saldo nasabahnya. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi maka rekening nasabah bank B akan didebet (dikurangi) dan oleh bank B sebesar nilai cek/bilyet giro (BG) yang ditariknya serta mengkredit di Bank Indonesia.

(5) Bila tidak ada tolakan (artinya Bank B tidak bersedia membayar oleh suatu sebab tertentu), Bank B akan mengkredit rekening Bank A serta mendapat rekeningnya sendiri di Bank Indonesia.

(6) Bila ada tolakan, maka tolakan tersebut diberitahukan kepada Bank A disertai alasan penolakannya (dengan tembusan ke Bank Indonesia). Warkat tolakan yang dikliringkan tersebut juga dikembalikan kepada penagih (Bank A).

Penolakan bisa disebabkan ketidaklengkapan pengisian warkat (cek/bilyet giro), pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun saldo yang tidak mencukupi.

(7) Bank A memberitahukan hasil kliring kepada nasabahnya. Bila tidak ada tolakan maka rekening nasabah bank A akan dikreditkan oleh Bank A.

sebutkan 4 jenis bank

Dari sudut kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi :

a. Bank Pemerintah/Bank Negara

Bank pemerintah yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI 1946, Bank Mandiri

b. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh: Bank Bali, Bank BCA, Lippobank, Paninbank. Berdasarkan kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valuta asing (valas), Bank Swasta Nasional ini dibedakan lagi menjadi 2 yaitu:

– Bank devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi inernasional seperti ekspor-impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Contoh: Bank Bali, BCA, Bank Duta, Bank Niaga.

– Bank non devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contoh: Bank Nusantara, Bank Arta Graha, Bank Jasa Arta, dan lain-lain. Bank non devisa ini dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah syarat-syaratnya terpenuhi

c. Bank Asing

Bank asing yaitu bank yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk jenis ini mereka hanya membuka cabangnya di Indonesia, kantor pusatnya di luar negeri. Contoh: Citybank, Standar Chatered, Chae Manhattan dan lain-lain.

d. Bank Campuran

Bank campuran yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contoh: Fuji Internasional Bank.

Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Status bank yang dimaksud adalah:

1. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (misyarakah)
Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)