Negara Hukum

Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sebaliknya, paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey (A.V. Dicey : 1971). Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon. Immanuel Kant mengemukakan mengenai konsep Negara hukum liberal. Ia mengemukakan paham negara […]

inilah Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu.Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara […]

8 Kekuasaan Presiden

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta dibantu wakil presiden dan kabinet (menteri-menteri). Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, antara lain sebagai berikut. 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 2) Presiden dengan persetujuan DPR […]

5 penyelenggara Negara Beserta Tugasnya

penyelenggara negara meliputi: a. Pejabat negara pada lembaga negara b. Menteri c. Gubernur d. Hakim e. Pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, rector perguruan tinggi negeri. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas […]

Pengesahan perjanjian internasional

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan undang-undang keputusan presiden. Pengesahan melalui undangundang dilakukan apabila suatu perjanjian internasional berkenaan dengan a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI, c) kedaulatan negara, d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup, e) pembentukan kaidah hukum baru, dan f) […]