6 Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

6 Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah: Di dalam UU/32 2004, dijelaskan bahwa menjalankan roda pemerintahan kewenangannya ada di kepala daerah, dalam hal ini bupati. Namun apabila bupati berhalangan, tugasnya bisa diwakilkan kepada wabup. “Segala kewenangan, tugas pokok dan fungsi sudah diatur dalam undang-undang ,” tuturnya, saat ditemui Radar di ruang kerjanya, Kamis (12/6).

Chaidir menambahkan, berdasarkan UU, dalam membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, wabup membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.

Kemudian memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

“Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya, apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya,” paparnya.

Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati antara lain sebagai berikut

  • Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.
  • Menyususn serta mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan juga rancangan perda tentang pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
  • Memelihara kententraman dan juga ketertiban masyarakat, menuyun dan mengajukan rancangan perda mengenai PRJPD dan rancangan perda tentang PRJMD kepada DPRD untuk dibahas secara bersama dengan DPRD, serta Menyusun dan juga menetapkan RKPD.
  • Mewakili daerahnya baik didalam dan diluar pengadilan, dan bisa menunjuk kuasa hakum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perudang-undangan
  • Mengusulkan pengakatan wakil bupati, dan
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kententuan peraturan perudang-undangan.

 

Loading...
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *