10 Wewenang Gubernur Pada Pemerintahan daerah

10 Wewenang Gubernur Pada Pemerintahan daerah: Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gubernur memiliki arti yaitu kepala pemerintah di tingkat provinsi atau kepala pemerintahan daerah tingkat I.

dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya, gubernur didampingi oleh wakil gubernur. Dapat dikatakan bahwa gubernur merupakan pemegang amanat otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan asas-asas otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan mengelola daerah provinsi kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh gubernur.

Mengingat terdapat banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang harus dikelola, maka tidak heran jika tugas yang dimiliki oleh gubernur dan wakil gubernur tergolong cukup berat.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Akan tetapi mengingat kondisi geografis yang sangat luas maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota tersebut, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksananakan otonominya dalam koridor nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Loading...

Berikut adalah yang dimiliki oleh gubernur dalam rangka pemerintahan daerah:

  • Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) provinsi;
  • Melakukan penetapan peraturan daerah yang sudah memperoleh persetujuan bersama DPRD Provinsi;
  • Melakukan penetapan Perkada (peraturan kepala daerah) dan keputusan kepala daerah
  • Mengambil sebuah tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat diperlukan oleh Daerah provinsi dan/atau masyarakat;
  • Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Membatalkan Perda tingkat Kabupaten ataupun Kota, dan peraturan bupati/wali kota;
  • Memberikan setiap penghargaan ataupun sanksi terhadap bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerahnya;
  • Menyelesaikan setiap perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten ataupun kota yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  • Memberikan persetujuan pada setiap rancangan Perda di tingkat Kabupaten ataupun Kota mengenai pembentukan serta struktur dari Perangkat Daerah kabupaten ataupun kota; dan
  • Melaksanakan setiap wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *