7 Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

7 Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah: Salah satu asas-asas otonomi daerah ialah asas desentralisasi. Di dalam asas ini, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah.

Di tingkat provinsi, kewenangan tersebut dipegang oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, kewenangan tersebut dipegang dan dilaksanakan oleh bupati atau wali kota.

Bagi setiap pemegang kekuasaan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya, mereka didampingi oleh seorang wakil yang juga turut serta membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengajak pembaca untuk berfokus membahas mengenai bupati dan wakilnya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota.

Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014.

Adapun yang menjadi wewenang sorang bupati antara lain yaitu:

  • Memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten daerah berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.
  • Mengajukan atas rancangan peraturan daerah (perda).
  • Menyusun serta mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan juga ditetapkan secara bersama.
  • Mengusahakan terlaksananya kewajiban daerah
  • Menetapkan perda yang telah memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
  • Mewakili daerahnya baik didalam dan diluar pengadilan, dan bisa menunjuk kuasa hakum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perudang-undangan, serta
  • Melaksanakan tugas beserta wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *