Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terjadi karena makin meningkatnya gejala individualistik, materialistik, dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dikurangi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia pun telah berusaha melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, namun banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia itu.

1. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis.

a. Secara Ideologis
Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.
b. Secara Ekonomis
Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya penegakan hak asasi manusia.

c. Secara Teknis
Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.

2. Partisipasi Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturanperaturan, jika tidak ada partisipasi, maka penegakan HAM tidak akan terwujud. Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang.

Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM, maka negara akan kehilangan kekuasaannya dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Begitu beratnya penegakan HAM maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM.