Kreteria Perjanjian internasional

a. Jumlah peserta, yaitu jumlah negara yang ikut serta dan mengikatkan diri pada perjanjian itu, dibedakan atas dua hal berikut.
1) Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian bilateral bersifat tertutup artinya tidak ada kemungkinan pihak atau negara lain untuk ikut serta dalam perjanjian, misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dan Filipina tentang pemberantasan penyeludupan dan bajak laut, perjanjian antara RI dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan.

2) Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara peserta perjanjian tersebut, misalnya konvensi Genewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.

b. Strukturnya dibedakan atas dua hal berikut.
1) Treaty contract adalah perjanjian yang hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya adalah perjanjian ekstradisi Indonesia–Malaysia tahun 1974.
Akibat-akibat yang timbul dari perjanjian ini hanya mengikat Indonesia dan Malaysia.
2) Law making treaty adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku bagi semua bangsa di dunia. Misalnya adalah konvensi hukum laut tahun 1958.

c. Cara berlakunya dibedakan atas dua hal berikut.
1) Self-executing, adalah perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku sesudah diratifikasi oleh negara peserta.
2) Non self executing adalah suatu perjanjian internasional yang dapat berlaku setelah dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta.

d. Instrumennya dibedakan atas dua hal berikut.
1) Perjanjian internasional tertulis adalah perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian tertulis dan formal. Instrumen-instrumen tertulis itu, antara lain treaty, convention, agreement, arrangement, charter, covenant, statute, constitution, protocol, dan declaration.
2) Perjanjian internasional lisan, adalah perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis. Jenis-jenis perjanjian internasional tidak tertulis, antara lain adalah sebagai berikut.

a) Perjanjian internasional tak tertulis adalah perjanjian internasional yang dilakukan secara lisan. Artinya, yang diperjanjikan adalah halhal yang disepakati secara lisan. Biasanya hal-hal tersebut bukanlah hal yang rumit, melainkan materi umum atau hal yang bersifat teknis.
Pengaturannya pun bersifat sederhana dan pada umumnya dibentuk secara bilateral. Perjanjian internasional lisan disebut juga gentlemen agreements.

b) Deklamasi unilateral atau deklarasi sepihak, merupakan pernyataan suatu negara yang disampaikan oleh wakil negara yang bersangkutan dan ditujukan kepada negara lain. Deklarasi unilateral dapat menimbulkan perjanjian apabila pernyataan itu mengandung maksud untuk berjanji.

c) Persetujuan diam-diam, disebut juga persetujuan tersimpul. Perjanjian internasional ini dibuat secara tidak tegas. Artinya, keberadaan perjanjian itu dapat diketahui hanya melalui penyimpulan suatu tingkah laku, baik aktif maupun pasif, dari suatu negara atau subjek hukum internasional lainnya.

3) Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional
Ada variasi pendapat di antara para ahli tentang tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional, antara lain adalah sebagai berikut.

a) Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dikenal dua cara pembentukan perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut.
(1) Perjanjian internasional dibentuk melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.
(2) Perjanjian internasional dibentuk melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.
Cara pertama biasanya diadakan untuk hal-hal penting yang memerlukan persetujuan DPR, sedangkan cara kedua dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan membutuhkan penyelesaian yang cepat.

b) Pierre Froymond menyatakan bahwa terdapat dua prosedur pembuatan perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut
(1) Prosedur normal (klasik) adalah prosedur yang mewajibkan adanya persetujuan parlemen, dengan melalui tahap perundingan, penandatanganan, persetujuan parlemen, dan ratifikasi.

(2) Prosedur yang disederhanakan adalah prosedur yang tidak memerlukan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Prosedur ini timbul karena pengaturan hubungan internasional memerlukan penyelesaian yang lebih cepat.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *