Hakikat Hak Asasi Manusia

Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi, hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya. Bagaimana kita melaksanakan hak asasi tersebut?

Untuk itu, kita perlu mengerti dan memahami pengertian, makna, dan sejarah hak asasi.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tidak akan diakui dan dijunjung tinggi oleh manusia tanpa adanya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Perjuangan hak asasi manusia dilakukan dalam Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asas manusia bersifat universal dan abadi. Menurut John Locke (A. Ubaedillah : 2008), hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjujung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Pendekatan struktural (melihat akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan) dalam hak asasi manusia seharusnya merupakan generasi IV dari konsep HAM. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada hak asasi manusia.

Misalnya: berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas dan memelaratkan mereka yang di bawah, suatu pola hubungan yang menekan (repressive). Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Sehingga perjuangan hak asasi manusia akan berhenti sebagai pelampiasan emosi (emotional outlet).

Badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga memperkenalkan pengertian hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Dalam UDHR, pengertian HAM itu dapat ditemukan dalam Mukadimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang utuh dalam diri setiap orang. HAM menyangkut hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia, ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut.

HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

Konstitusi sebagai rumusan dari suatu cita-cita politik tertinggi, sekaligus merupakan fundamen bagi penyelenggaraan negara dan salah satu materi muatannya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-17 sampai abad ke-19 dipengaruhi oleh gagasan hukum kodrat dari John Locke dan J.J. Rousseau disatu pihak dan dilain pihak sebagai resultan dari reaksi sistem pemerintahan yang absolut. Setelah revolusi Inggris, Amerika dan Perancis, HAM menjadi penting, hal ini diikuti dengan lahirnya Universal Declaration of Human Right 1948.

Dengan lahirnya Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948, yang merupakan puncak pengakuan HAM secara Internasional dan mempengaruhi konstitusi negara-negara yang lahir setelah itu, seperti dimuatnya HAM dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 dan UUDS 1950. Piagam UDHR memuat berbagai hak dasar yang melekat pada manusia, antara lain: Orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Pasal 1 UDHR), hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan atas keselamatan pribadi (Pasal 3 UDHR), hak-hak ekonomi sosial dan budaya (Pasal 22 – 27 UDHR).

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *