Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah suprastruktur politik seperti MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (presure group), alat/media komunikasi politik, tokoh politik (political figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
1. Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Artinya, rakyat secara aktif menentukan dan melaksanakan keinginankeinginan itu. Adapun isi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, penjabarannya dalam batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.
b. Demokrasi itu harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan kelompok atau kekuatan sosial.
c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan kelembagaan atau institusional.
d. Demokrasi ini bersendi atas hukum seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan bersendikan atas hukum yang bersumber pada Pancasila, serta dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara.

Loading...

Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur hidup dan sikap berdemokrasi yang seharusnya. Bangsa Indonesia mengatur kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang perwujudannya adalah Undang-Undang Dasar 1845 dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.

Fungsi dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Demokrasi Pancasila menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
b. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
c. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan system konstitusional.
d. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
e. Demokrasi Pancasila menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *