Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk. Selain itu, konsititusi juga berasal dari kata, constitutie (Belanda), constitution (Inggris), konstitution (Jerman) atau constitutio (Latin).

Dengan demikian, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Kontitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sebaliknya, konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Pengertian konstitusi secara sempit ini didukung oleh C.F. Strong yang mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai berikut.
1. E.C. Wade (E.C. Wade : 1965)
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
2. Herman Heller (Herman Heller : 1959)

Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga tingkat sebagai berikut.
a. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian Hukum menjadi skunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.
b. Konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
c. Konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hokum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

3. Lasalle (Lasalle : 1862)
Konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dan sebagainya).

4. Carl Schmitt (Carl Schmitt : 1957)
Carl Schmitt mengartikan konstitusi sebagai berikut.

a. Konstitusi dlm arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dlm organisasi negara sehingga konstitusi menentukan segala norma.

Loading...

b. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yg sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.

c. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.

d. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yg dicantumkan satu per satu sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.
Konstitusi biasanya disamakan dengan kata undang-undang dasar. Ada beberapa ahli kenegaraan yang membedakan atau menyamakan konstitusi dengan UUD.

1. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa konstitusi berbeda dengan UUD. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah peraturan tertulis (Mirriam Budiardjo : 2008).

2. Sri Sumantri mengemukakan bahwa konstitusi sama artinya dengan UUD (Sri Sumantri : 1987).
Konstitusi menggambarkan seluruh sistem peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Menurut K.C. Wheare, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa peraturan-peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan negara ( K.C. Wheare : 1966).

Dengan demikian, konstitusi memiliki tiga unsur. Sovernin Lohman mengemukakan tiga unsur menonjol dalam konstitusi adalah sebagai berikut (Tim ICCE UIN Jakarta : 2003).
1. Konstitusi dipandang sebagai wujud perjanjian masyarakat.
2. Konstitusi adalah piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Konstitusi adalah kerangka bangunan pemerintahan.
Semua konstitusi dibuat pastilah memiliki tujuan, yaitu memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa dengan menetapkan batas-batas kekuasaannya.

Selain itu secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut
1. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif;
2. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara;
3. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain;

4. menentukan hubungan di antara lembaga negara;
5. menentukan pembagian kekuasaan dalam negara;
6. menjamin hak warga negara dan tindakan sewenang-wenang;
7. menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan.

Incoming search terms:

Loading...

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *