Lembaga Penegakan HAM Nasional

Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM tidak hanya dilakukan dengan mengeluarkan produk hokum yang menjamin HAM.

Penegakan HAM ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1) Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM)
Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam berbagai bidang.

2) Komisi Nasional HAM
Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tujuan Komnas HAM adalah

a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila,
UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia
Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

3) Lembaga Peradilan
Proses penegakan HAM juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM. Pengadilan Ad Hoc HAM adalah pengadilan khusus untuk kasus HAM yang terjadi sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM dibentuk atas dasar UU No. 26 Tahun 2000.

4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus HAM di luar pengadilan HAM. Selain dibentuk
beberapa lembaga untuk penegakan HAM, bangsa Indonesia juga menentukan beberapa langkah atau upaya penegakan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Langkah atau upaya penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Sosialisasi HAM kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
b) Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat, misalnya memasukkan pendidikan HAM dalam materi pembelajaran di sekolah.
c) Advokasi HAM, yaitu dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan hukum dan HAM.

Loading...

d) Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM.
e) Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hokum yang ada.
5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab Negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini

adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut.

a) menjadi resource center tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
b) menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
c) menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan;
d) menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Ham berbasis jender dan pemenuhan hak korban;
e) menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM.

Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

Beberapa jenis pelanggaran HAM yang dikategorikan kejahatan berskala internasional adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan Genocide
Kejahatan genocide adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa/ras, misalnya zaman Hitler memusnahkan bangsa Yahudi.

2. Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

3. Pembajakan dan Perampokan
Pembajakan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan di pesawat udara, sedangkan perampokan adalah kejahatan yang dilakukan di laut.

4. Kejahatan Perang
Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pribadi pada saat perang dan berakibat banyak korban yang terlibat dalam peperangan itu, misalnya kejahatan Perang Dunia II.

Loading...

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *