Apa Saja Tugas KPK

KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang sebagai berikut.

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permberantasan korupsi, antara lain sebagai berikut.

1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
5 Peraturan Pemeritah No. 63 tahun 2005 tentang sistem manejemen sumber daya manusia KPK.

Selain dengan mengeluarkan undang-undang pemberantasan korupsi dan pembentukan KPK, pemerintah harus melakukan pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia dengan cara- cara sebagai berikut:
1. pengangkatan pejabat atau pegawai negeri dilakukan dengan seleksi yang ketat,
2. meningkatkan fungsi lembaga hukum dan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penangganan KKN,
3. memberikan hadiah kepada pejabat atau warga negara yang berhasil mengungkap kasus korupsi,
4. meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga negara sehingga dapat mendorong masyarakat untuk dapat mencegah korupsi.

Berikut ini sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK.

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Sebagai warga masyarakat yang baik kita dapat berperan mencegah korupsi dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan para penyelenggara pemerintahan.
2. membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol tindakan para pejabat negara.
3. mengadakan pengawasan langsung terhadap pembangunan atau proyek pemerintah.
4. menuliskan pada media massa tentang kasus-kasus korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh organisasi ke masyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang selama ini terkenal aktif menyuarakan pemberantasan korupsi, di antaranya adalah Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Government Watch (Gowa).

Bagi seorang siswa, tindakan yang baik untuk menanamkan perilaku antikorupsi adalah dengan terus memperdalam ajaran agama. Tiap-tiap agama melarang umatnya melakukan tindakan korupsi karena perilaku korupsi akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk memiliki jiwa sosial.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *