Pendayagunaan Kekuasaan Politik

keterampilan menggunakan sumber daya secara efektif, cakupan kekuasaan dalam arti kegiatan kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, dan besarnya kekuasaan. Dalam kaitannya ini Ramlan Surbakti (1992:64-74) mengajukan bahwa terdapat empat factor yang perlu diperhatkan dalam pelaksanaan kekuasaan politik yaitu bentuk dan jumlah sumber, distribusi sumber, kapan seseorang atau sekelompok menggunakan sumber-sumber, dan hasil penggunaan sumber-sumber kekusaan.

Uraian masing-masing factor sebagai berikut:

  1. Jumlah dan Distribusi Sumber Daya

Untuk menentukan besarnya kekuasaan potensial perju menjumlah sumber daya yang dimiliki yaitu fisik (missal: senjata, enjara, kerja paksa, aparat yang menggunakan senjata dan teknologi control politik), ekonomi, normative (misalnya: adama, adat dan norma hukum) personal dan keahlian. Distribusi sumber daya kekuasaan yang lebih besar pada pemengan kekuasaan daripada sasaran kekuasaan, makin besar untuk memperoleh kepatuhan. Mengenai sumber daya kekuasaan mana yang efektif, hal ini sangat tergantungpada kondisi sasaran kekuasaan.

Misalnya, dalam masyarakat teokrasi, golongan kaya memiliki kekuasaan yang kurang efektif disbanding dengan masyarakat yang lebih terindustrialisasi. Contoh lain, ketika Mao Ze Dong berjuang untuk menyingkirkan rezim dictator Chiang Kai Sek, sumber daya yang bersifat fisik lebih berharga disbanding keahlian teknis. Belakangan, setelah Mao berhasil menguasai pemerintahan dan mulai menciptakan perekonomian industrial, kekuatan ahli menjadi lebih relevan darpada selama perang saudara.

Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau system politik. Dalam Negara-negara berkembang distribusi sumber kekuasaan cenderung tidak merata, hal ini disebabkan hubungan sesame lebuh ditentukan factor kekeluargaan, egoism dan hierarki.

Sedangkan di Negara-negara yang sudah maju, distribusi kekuasaan cenderung lebih merata. Karena banyak warga Negara yang telah mencapai pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, distribusikan kekuasaan anatara lain ditentukan oleh struktur masyarakat, tingkat perkembangan oendidikan dan teknologi, tipe birokrasi dan tingkat, jenis dan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Kecenderungan lain bahwa kekuasaan cenderung berkembang biak. Artinya seseorang yang tadinya hanya memiliki suatu sumber kekuasaan dimungkinkan akan memiliki sumber yang lain.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah presepsi dan penilaian masyarakat tentang sumber kekkuasaan. Maksudnya, setiap masyarakat memiliki presepsi yang berbeda tentang pentingnya sumber kekuasaan. Begitu pula tentang bobot (daya pengaruh) sumber kekuasaan juga cenderung berbeda.

  1. Motivasi untuk Penggunaan Sumber Daya

Motivasi sumber daya menjadi penting, karena mereka yang meiliki akses terhadap sumber daya tidak dengan sendirinya akan menggunakannya untuk kekuasaan politik. Mereka dapat saja menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan non-politik, seperti untuk meraih kekayaan yang lebih besar dan popularitas.

Disinilah letak pentingnya factor motivasi untuk mendorong sumber daya untuk kekuatan politik. Ada kecenderungan mereka yang termotivasi untuk menggunakan sumber daya untuk kepentingan kekuasaan politik adala orang yang:

  1. Percaya benar bahwa tujuan itu sangat penting bagi mereka.
  2. Tahu metode yang cocok untuk mencapai tujuan terutama untuk memecahkan masalah-masalah politik.
  3. Menunjukan harapan yang tinggi akan keberhasilan
  4. Merasa bahwa proses pencapaian tujuan berbiaya rendah dan mendapat keuntungan yang tinggi (Andrain, 1992: 147).

Pentingnya factor motivasi untuk keberhasilan tujuan-tujuan-tujuan politik, dapat digambarkan bahwa sering terjadi sebuah kelompok ideologis yang berdedikasikan memiliki sumber daya sedikit lebih berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka disbanding kelompok apatis yang memiliki nkekuatan potensial lebih besar.

  1. Besarnya Kekuasaan sebagai Hasil Penggunaan Sumber Daya

Besarnya kekuasaan yang dimaksud adalah besarnya perilaku yang dimodivikasi atau dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Dengan kata lain jumlah individu yang dapat di kendalikan oleh pemagang kekuasaan dan kedalam pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat.

Pertama, jumlah individu yang di kendalikan, ditentukan oleh system politik yang dikembangkan. Dalam system politik otokrasi tradisional, pemegang kekuasaan hanya dapat mengendalikan sekelompok kecil orang saja, yakni terbatas disekitas istina dan ibu kota kerajaan. Karena sitem politik ini cenderung mempunyai lingkup kegiatan yang terbatas. Sebaliknya pada system totaliter komunis maupun fasis dapat mempengaruhi banyak warga masyarakat. Hal ini terutama disebabkan system politik ini menghendaki masyarakat baru yang seragam. Sedangkan dal system politik demokrasi pemegang kekuasaan (pemerintah pusat) mengendalikan lebih sedikit orang, karena sumber-sumber kekuasaan terdistribusikan secara mereta.

Kedua, bidang-bidang kehidupan yang dikendalikan. Sector-sektor kehidupan yang dikendalikan sangat ditentukan oleh factor sumber dan system politik yang dikembangkan serta tuntutan masyarakat. Pemerintah yang memiliki sumber terbatas, cenderung hanya menangani masalah pertahanan dan keamanan dan keuangan. Sedangkan masalah kesejahteraaan belum ditangani. Sebaliknya, pemerintah yang memiliki sumber yang memadai, maka urusan yang ditangani juga mencakup kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam system politik otokrasi tradisional, biasanya hanya menangani urusan pertahanan dan keamanan dan perpajakan. Sedangkan kesejahteraan menjadi urusan individu dan kelompok. Dalam system politik otoriter seluruh sector kehidupan (total) ditangani oleh pemerintah. Sedangkan dalam system politik demokrasi, biasanya ada pembagian tugas antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan local, antera pemerintahan social-politik (urusan public dan urusan swasta).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan social yang lebi luas. Biasanya hal ini terjasi pada Negara  berkembang, akibatnya hamper semua sector kehidupan ditangani pemerintah, sehingga sering dikenal sebagai Negara pejabat.

Ketiga, kedalam pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku luar dan perilaku dalam. Perilaku luar indikasinya: tidak berprilaku yang dapat menimmbulkan gejolak yang mengganggu keselarasan, keharmonisan, dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam seperti presepsi, orientasi, sikap dan cara berpikir.

Dalam system politik otokrasi tradisional, menekan pada perilaku luar. Hal ini karena ada keyakinan bahwaperlaku luar juga mencerminkan perilaku dalam. Sedangkan dalam system politik otoriter, pengaruh dikembangkan mencakup perilaku luar dan perilaku dalam. Akibatnya muncul gejolak massa karena etnis, agama, maupun golongan pekerja dan intelektual.

Dalam system politik demokrasi (liberal) pemegang kekuasaan tidak sampai mengubah perilaku luar dan dalam. Namun pemegang kekuasaan dalam system ini menciptakan suasana yang memungkinkan individu untuk berprilaku luar dan dalam yang demokratis. Anggota-anggota masyarakat diasosialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, media massa untuk berpresepsi, berorientasi, bersikap dan berprilaku demokratis.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *