Filsafat Kekuasaan

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu

Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun ada kekuasaan tidak dapat dibagi arata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbulah makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Jadi kekuasaan dapat di defisinikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan begitu dapat merupakan sesuatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya.

Misalnya berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama orang yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang, barang dan jasa yang dikuasainya. Dari uraian tersebut dimuka berarti secara filsafati kekuasaan meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia. Tetapi pada ghalibnya kekuasaan itu ditujukan pada diri manusia terutama kekuasaan dalam pemerintahan Negara. Akan hal nya kekuasaan Negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu otoritass dalam arti hak untuk memiliki legitimasi yaitu keabsahan untuk berkuasa sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain.

Sebagai kekuasaan yang dilembagakan maka pemerintahan sutu Negara tidak hanya tampak sebagai kenyataan memiliki kekuasaan tetapi juga menguasai, termasuk menguasai hidup orang lain (dalam hal menghukum mati), hak untuk merebut kekayaan (dalam arti memungut pajak) dan menahan kebebasan orang lain (dalam arti memenjarakan seseorang). Seluruhnya ini bermula dari keinginan sekelompokorang itu mencapai organisasi kemasyarakatan lalu mereka bersedia bila ada seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan kewibaan memelihara mereka, disebut pemimpin pemerintahan.

Pemimpin pemerintahan tersebutsudah barang tentu tidak dapat begitu saja berasal dari pihak luar, sehingga dengan sendirinya lahirlah pemimpin pemerintahan dari salah seorang diantara mereka (ulil amri minkum) yaitu mereka yang dapat memimpin masyarakat lain, mempunyai kekuatan, memiliki kewibaan yang melebihi pihak lainnya, inilah kekuasaan.

Wewenang yang dimiliki suatu pemerintahan Negara, dapat saja dipertanyakan, apakah memiliki keabsyahan atau tidak, misalkan bila ada cabinet domesioner, pada suatu system pemerintahan Negara, lalu berdiri cabinet tandingan sebagai cabinet bayangan, apakah masyarakat mempercayainya dan mengakuinya.

Mempertanyakan keabsahan wewenang dari seorang atau sekelompok orang, berarti membicarakan norma, nilai dan budaya. Apakah sekelompok orang itu yang berkuasa itu lalu dengan begitu saja pada akhirnya dianggap bangsawan yang berdarah biru.

Loading...

Kasta-kasta dan derajat keningratan adalah adalah salah satu contoh akibat yang dihasilkan kekuasaan turun temurun yang muncul dalam masyarakat. Dalam norma agama Islam diperlukan kekuasaan pemerintah untuk mengantisipasi dekadensi moral seperti perjudian, pelacuran, perampokan agar masyarakat menjadi aman.

Pemerintah tidak boleh memihak kepada kejahatan tersenut. Dan kalau tidak ada kekuasaan maka pihak yang sedang melakukan dekadensi moral akan sulit melarangnya. Inilah yang melahirkan kata-kata Plato bahwa sebaiknya negarawan itu filosof dan atau filosof itu negarawan. Saying orang besar ini masa hidupnya tidak bersentuhan dengan Islam.

Dengan begitu para nabi dan pelanjutnya (khalifah dan imamah) adalah ulama yang memegang otoritas kekuasaan yaitu pemimpin pemerintahan. Jadi kekuasaan dilakukakn dalam rangka nahi munkar (mengantisipasi dekadensi moral) sedangkan untuk masyarakat yang baik dan benar dilakukan amar makhruf disebut dengan pelayanan.

Ketika kita melarang pelaku dekdensi moral seperti perjudian, perampokan, film cabul, narkoba, mabuk-mabukan , pelacuran dan lain-lain maka aka nada perlawanan dari para penindak criminal tersebubut karena itu perlu kekuasaan untuk mengantisipasinya, walaupun kekuasaan itu negatife karena tidak menghormati orang lain tetapi kalu negative itu dikaitkan dengan negative akan menghasilkan postif, itulah sebabnya pada masing-masing Negara maka pemerintahnya membentuk kejaksaan dan polisi.

Maksudnya bila kekuasaan ditujukan untuk melarang tindak criminal misalnya kewibaan polisi, kejaksaan dan aparat hukum pemerintah lainnya maka akan aman dan tertiblah suatu daerah atau Negara.

Kekuasaan itu sendiri adalah kekuatan seseorang atau sekelompok otang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan begitu kekuasaan adalah pengaruh seseorang atau sekelompok orang tersebut yang dapat dihitung misalkan berapa luas kekuasaan itu sendiri berpengaruh berapa luas wilahyahnya atau berapa jumlah otang yang tunduk dan patuh.

Kekuasaan dapat diperroleh lewat kemarahan dan kekerasan atau lewat wibawa dan penampilan tetapi dapat juga lewat kemampuan memberi sesuatu atau janji, selain karena kewibaan kecerdasan. Legitimasi seseorang dan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang akan dikuasai juga dapat verpengaruh.

Tetapi terkadang kekuasaan ini berakhir apabila hilangnya kekuatan itu sendiri oleh karena itu kekuasaan harus dipelajari melalui berbagai ilmu sperti kejiwaan manusia strategi pendekatan, karena kekuasaan itu sangat diperlukan untuk mengatur dan mengantisipasi agar tidak muncul kejahatan bagi kelompok moralis.

Kekuasaan juga diperlukan dalam memungut pajak karena akan dipergunakan pemerintah untuk memperoleh dana bagi keberadaan biaya Negara, itulah sebabnya Negara diperbolehkan memaksa, bahkan untuk tindak kejahatan dibuat penjara dan hukuman mati.

Loading...

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *