Apa Itu Hakikat Bangsa

Sejak zaman dahulu kala dalam melawan bahaya, bencana dan mempertahankan hidup, mencari nafkah serta melanjutkan keturunan, manusia tidak dapat hidup seorang diri, manusia memerlukan hidup berkelompok, dorongan naluriahnyalah yang menyebabkan mereka harus hidup bermasyarakat. Teori tentang asal mula Negara dibuat berdasarkan telaash diatas peristiwa sejarah suatu bangsa, kemudian diambil garis besarnya secara induktif, Negara adalah kekuatan serta ikatan organisasi terbesar didunia, bukan persatuan PBB, ASEAN, dan berbagai kelompok lain yang lebih mudah untuk bubar.

Untuk Negara manusia rela berjuang mati-matian para olahragawan dan olahragawati berjuang hanya untuk sekedar piala bagi negaranya, para pahlawan bercucuran darah untuk membela sejengkal tanah airnya, bahkan masyarakat rela berjam-jam ditengah terik matahari hanya untuk suatu pesta kemenangan negaranya. Sebaliknya, hanya Negaralah yang mempunyai wewenang untuk menindak warganya bila melanggar peraturan negraanya tersebut, mau ataupun tidak mau masyarakat rela dipungut pajak dengan paksa, rela untuk dijatuhi hukuman bahkan termasuk hukuman mati sekalipun, dan rela dikurung dalam penjara. Demi Negara, manusia menyerahkan hidup dan kehidupannya sehingga Negara menjadi posisi kedua setelah menghormati Tuhan.

Pada mulanya negera bersifat sangat sederhana, pemerintahan Negara berjalan secara tradisional karena masyarakat ikut serta secara lansung menetukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan Negara, hal ini dapat dilakukan karena Negara saat itu merupakan hanya sebatas satu kota dengan jumlah warga dengan jumlah warga yang hanya sedikit, dan kepentingan rakyat nya pun belum banyak dan rumit seperti sekarang ini. Situasi dan kondisi seperti inilah yang banyak ditulis oleh filosofi kenegaraan seperti Plato. Buku Plato yang paling terkenal berjudul Politea yang berarti Negara, menurut Plato, Negara adalah keinginan kerja sama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.

Karena keseluruhan inilah kemudian kesatuan orang-orang yang ada dalam satu Negara disebut masyarakat, dan hanya masyarakat itulah penduduk Negara ketika itu, setelaah kemudian baru dikunjungi oleh orang-orang dari Negara lain untuk berdagang dan bersilaturahmi.

Walaupun demikian dalam kelompok masyarakat yang bagaimanapun kecilnya, ada kelompok inti yang menjadi elit pemerintahan, yang berkuasa disatu pihak disebut pemerintah, sedang ada pihak lain ada kelompok yang lebih banyak jumlahnya adalah masyarakat biasa yang diperintah.

Karena walau partisipasi masih mudah dibangkitkan dalam kesibukan manusia sehari-hari yang masih sederhana tersebut, tetapi tidak seluruhnya masyarakat bersedia berkecimpung dalam bidang pengaturan dan pengurusan Negara.

Sehingga dalam satu Negara tersebut muncul kelompok orang-orang yang kuat kedudukannya disatu pihak dan lain pihak orang orang lemah kedudukannya, jadi Negara selanjutnya menjadialat bagi kelompok masyarakat yang kuat untuk melakukan pengamanan dan ketertiban.

Apabbila kedudukan tersebut dipertahankan untuk waktu yang lama sehingga kemudian diwariskan kepada anak-anaknya secara turunan maka lahoirlah dinasti, yaitu kelompok orang-orang kuat kemudian mendaulat dirinya menjadi kaum bangsawan yang berdarah biru.

Sebenarnya untuk mengantisispasi dekadensi moral, pelecehan, penindasan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, penipuan lalu Negara menjadi penjaga malam.

Tetapi kemudian perlu diantisipasi karena pelakunya yang kemudian disebut sebagai pemerintah yang berkuasa ini yang mustinya bermoral baik, karena kalu tidak mereka sendiri yang melakukan dekadensi moral.

Pada tahap selanjutnya pemerintah Negara ini juga harus melayani masyarakat dalam membantu yang lemah seperti orang tua jompo, fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, masyarakat yang ditimpa bencana alam seperti banjir dsan gempa bumi, ditimpa kemiskinan, penyakit menular dan lain-lain musibah yang harus di layani oleh pemerintah suatu Negara.

Orang tyang memiliki kekuasaan dann pelayanan inilah yang dimaksud dengan perlunya keberadaan pemerintah, mereka perlu biaya dan mengumpulkan lewat pajak den hasil Bumi, untuk kemudian dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, mereka memang beruntung karena menjadi pemimpin.

Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah untuk mengantisispasi dekadensi moral yang bisa dilakukan masyarakat seperti adanya pelecehan seksual kepada anak dibawah umur, tertariknya seseorang yang berpenyakit inses (kelainan ketertarikan kesesama keluarga) tertariknya seseorang kepada sesama jenis (lesbian dan homo) maka dibuat peraturan untuk melarangnya secara aturan keagamaan yang dalam islam memang tidak ada bedanya antara Al-qur’an dengan ilmu pengetahuan maaupun eksakta untung melarang ini perlu kekuatan kekuasaan, karena tidak menutup kemungkinan pelaku dekadensi moral adalah orang kuat yang mempunyai kekuatan.

Inilah yang disebut tahimunkar, maka itulah sebabnya pemerintah mendirikan berbagai aparat hokum seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman pengadilan yang berjiwa keilmuan keagamaan.

Jaadi pemerintah adalah orang-orang yang beruntung, baik secara materil karena memiliki pengajian resmi maupun secara moril karena mereka dihormati dan dirindukaan oleh masyarakat.

Keberadaan legislative diperlukan karena bila pihak eksekutif seenaknya melakukan penyelewengan karena dirinya mempunyai kekuasaan tetapi tidak mampu melakukan kewenangan tersebut secara baik dan benar, maka kemudian diperlukan wakil rakyat yang diperoleh hasil pemilihan umum, maka terbentuklah para wakil yang kemudian mengartikulasikan dan mengregasikan kepentingan masyarakat banyak, daripada dikemudian hari nanti disesali oleh masyarakat dengan mengadakan demonstrasi besar besaran.

Oleh karena itu muncullah dua kekuatan yang saling berhadapan (Dwi Praja) yaitu dipihak legislative sebagai pihak pengawasan dari rakyat (karena tidak mungkin dari seluruh rakyattumpah ruah ke parlemen) dan pihak lain yaitu eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi pemerintahan eksekutif adalah yang mengurus, sedangkan legislative yang mengatur (karena kemudian peraturan harus dibuat oleh wakil rakyat tersebut).

Disamping mereka harus juga harus banyak bicara menyeruakan kepentingan masyarakat, itulah sebabnya legislative disebut juga sebgai parlemen (parle berarti bicara, jadi anggota parlemen tidak boleh hanya dating, duduk, diam dan uang. Karena diam adalah lawan dari kata bicara, sedangkan diam adalah tidak berbicara sedikitpun).

Apabila demokrasi dianggap sebagai suara terbanyak yang bisa saja mendengarkan suara dari seorang pelacur, mucikari bahkan pencopet yang kemudian jumlahnya menjadi mayoritas, maka pemilihan yang buruk tidak dilakukan dalam islam, dan untuk petunjuk mana uang burukl dan mana yang baik, Al-Qur’an memberikan pegangan, yang penting adalah Islam menyuarakan pengertian mendapat orang banyak yang kemudian diberi nama demokrasi sebagaimana di nyatakan oleh surat Asy-Syura.

Untuk tidak timbulnya perpecahan karena dampak demokrasi munculnya perbedaan pendapat yang tajam, karena melihat manusiaberbeda rasa, sehingga melahirkan separatism maka lahirlah keseimbangannya yaitu nasionalisme. Dalam nasionalisme muncul rasa persatuan dan kesatuan bangsa hanya saja aksesnya sudah barang tentu ketiranian.

Apabila rasa kesukuan muncul dalam masyarakat yang lebih kecil, sehinggan akan menimbulkan perpecahan dalam berbagai jenis keluarga-keluarga yang berakibat munculnya klik-klik kecil yang egois, yang pada gilirannya melahirkan individualistic. Oleh karena itu selain membicarakan ideology juga perlu dibahas keberadaan berbagai mahzab sebagai bagian lain dari kelompok corak berpikir manusia.

Ideology berakibat pada ketiranian karena memaksakan kebersamaan sedangkan individualistic berakibat pada perpecahan, tetapi keuntungannya ideology berakibat persatuan dan kesatuan bangsa sedangkan individualistic menguntungkan pribadi karena lahir kepuasan dari perseorangan. Islam mengeimbangkan keduanya sepanjang ideology itu baik dan benar, serta individualistic itu baik dan benar pula.