Apa Cara Pandang Fungsionalisme dalam Melihat Politik

dewasa ini para ilmuan politik memandang politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka, politik merupakan kegiatan para elite politik dalam membuat dam melaksanakan kebijakan umum. Diantara ilmuan politik yang menggunakan kacama fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton merumuskan politik sebagai The Autoritative Allocation of Values for Society, atau alokasi nilai-nilai secara otoratif, berdasarkan kewenangan, dank arena itu mengikat untuk suatu masyarakat.

Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sementara itu, Lasswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah Who gets what, when, and how, atau masalah siapa dan mendapat apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapat apa” artinya mendapat nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang mendapat nilai-nilai terbanyak.

“Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Fungsionalisme mengartikan nilai-nilai sebagai hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai itu ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan, dan nasionalisme, da nada pula nilai-nilai yang bersifat konkret, seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitan pendidikan, sarana perhubungan dan komunikasi, dan rekreasi.

Pendek kata, nilai-nilai itu ada yang berupa kebutuhan ideal spiritual, ada juga yang bersifat material-jasmaniah. Nilai-nilai yang abstrak dan konkret itu dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Jadi, kegiatan memengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum berarti memengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoratif untuk suatu masyarakat.

Kelemahan pandangan fungsionalisme ialah menempatkan pemerintaha sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan diantara berbgai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai yang banyak dari kebijakan umum. Fungsionalisme mengabaikankan kenyataan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan sendiri, baik berupa kepentingan yang melekat pada lembaga pemerintah (yang mewakilikepentingan umum) maupun kepentingan para elite yang memegang jabatan (melaksanakan peranan).

Disamping itu, fungsionalisme cenderung melihat nilai-nilai secara instrumental bukan sebagai tujuan seperti yang ditekankan pandangan klasik. Bagi fungsionalisme, nilai-nilai sebagai tujuan bersifat sangat relative karena berbeda dari satu tempat dan waktu ke tempat dan waktu yang lain. Dalam hal ini, dilupakan politik tidak pernah dapat bersifat netral, bahwa politik secara ideal seharusnya menyangkut kebaikan bersama.