inilah 4 Sumbuer Hukum Formil

Adanya bermacam-macam hukum seperti yang diklasifikasi di atas pastilah memiliki sumber hukum. Algra (Algra : 1961) menyatakan bahwa sumber hukum bisa dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

1. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hokum itu diambil. misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas). Perkembangan internasional, keadaan geografis.
2. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang termasuk sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, kebiasaan dan pendapat ahli.

a. Undang-undang

Undang undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti materiil dan dalam arti formil. Dalam arti materiil adalah semua keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang serta mengikat setiap orang secara umum. Contohnya, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam arti formil adalah semua keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Seperti yang diatur dalam Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 dan contohnya, UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Perjanjian Antarnegara/traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antarnegara. Jika dilihat dari segi pesertanya, traktat dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
1) Traktat bilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
2) Traktat multilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara atau banyak negara.
Sebaliknya, jika dilihat dari segi fungsinya, traktat dapat dibedakan menjadi dua.

1) Law making treaties, yaitu traktat yang membentuk hukum, mengandung kaidah-kaidah hukum yang bersifat universal masyarakat dunia, serta memberi bersifat terbuka.
2) Treaty contract, yaitu traktat yang bersifat kontrak hanya mengikat pada negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi menurut pendapat Sudikno Mertokusomo bahwa yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa pun. Selain itu, yurisprudensi juga dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua.

1) Yurisprudensi biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, terdiri atas putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadilan tinggi yang tidak di-kasasi, dan putusan MA.
2) Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

d. Kebiasaan

Kebiasaan ini merupakan sumber hukum yang penting, tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan hukum itu dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi kebiasaan itu penting karena kehidupan masyarakat terus berkembang.

Bellefroid menyatakan kebiasaan adalah semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

Soedikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo : 1986) menyatakan bahwa kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup itu bisa merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi bias juga luas seperti masyarakat negara yang berdaulat.

e. Pendapat ahli/doktrin

Pendapat yang dimaksud adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum tertentu. Doktrin bukan hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti halnya undang-undang. Akan tetapi kalau doktrin digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya, maka doktrin
tersebut untuk selanjutnya disebut hukum.

Namun meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti undangundang, doktrin tersebut mempunyai wibawa, sehingga selalu diindahkan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena doktrin bersifat objektif, dan didukung oleh para sarjana sehingga karena itulah maka doktrin sering dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *